Politik Etis (Isi, Tujuan, Pelaksanaan, dan Pencetus)

Politik Etis (Isi, Tujuan, Pelaksanaan, dan Pencetus) - Dalam sebuah negara terdapat istilah mengenai politik etis. Jenis politik tersebut sering digunakan dalam menyejahterakan rakyat dari penjajahan negara lain. Politik etis ini dibuat dengan mencakup beberapa hal seperti isi politik etis, tujuan politik etis, pelaksanaan politik etis, hingga tokoh tokoh pencetus politik etis. Ketika dibangku sekolah, para siswa diajarkan mengenai materi politik etis dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Lalu apa itu politik etis? Bagaimana bentuk pelaksanaannya?

Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian politik etis, isi politik etis, tujuan politik etis, pelaksanaan politik etis, serta lengkap dengan tokoh tokoh pencetus politik etis. Untuk lebih jelasnya dapat anda simak di bawah ini.

Politik Etis (Isi, Tujuan, Pelaksanaan, dan Pencetus)

Politik etis ialah jenis perjuangan politik dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, efisiensi daerah jajahan dan desentralisasi. Pada tahun 1890, muncul sebuah politik balas budi bernama politik etis atas dasar desakan golongan liberal dalam pemerintahan Belanda. Golongan parlemen yang berpikiran progresif memberikan usul kepada pihak Belanda agar sedikit mencurahkan perhatian kepada masyarakat Indonesia karena telah membantu mengisi keuangan Belanda dengan susah payah melalui tanam paksa. Desakan yang diberikan tersebut didasarkan pemikiran bahwa Belanda memiliki hutang yang cukup banyak kepada Indonesia karena telah menikmati kekayaan yang bukan miliknya. Maka dari itu terciptalah pemikiran tersebut yang mencakup isi politik etis, tujuan politik etis, dan pelaksanaan politik etis yang telah dibentuk oleh tokoh tokoh pencetus politik etis.

Baca juga : Siklus Hidrologi (Pengertian, Proses Terjadinya, dan Macam)

Politik etis dilaksanakan pada tahun 1901 yang mencakup tiga tindakan, yakni irigasi (pengairan), transigrasi (perpindahan penduduk), dan eduksi (pendidikan). Tokoh pencetus politik etis atau politik balas budi tersebut ialah Van Deventer. Beliau mengungkapkan isi politik etis dalam karangannya yang berjudul Eeu Eereschuld (Hutang Budi). Karangan ini diterbitkan dalam majalah De Grids dengan maksud memperjuangkan nasib bangsa Indonesia. Tujuan politik etis ini untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan cara mencerdaskan, memakmurkan dan memperbaiki nasib dari rakyat Indonesia. Dalam karangannya juga tertulis bahwa pihak Belanda berhutang budi kepada pihak Indonesia.

Conraad Theodore Van Deventer

Isi Politik Etis

Berdasarkan pendapat Van Deventer terdapat tiga isi politik etis yang dinamakan Trilogi Van Deventer. Trilogi Van Deventer ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengubah nasib rakyat Indonesia. Berikut isi politik etis:

Edukasi atau Pendidikan

Isi politik etis yang pertama ialah edukasi atau pendidikan. Pendidikan sekolah kelas satu diberikan kepada anak anak yang berkedudukan atau yang berharta dan anak dari pegawai negeri. Pada tahun 1903 terdapat 29 sekolah kelas satu di Afdeling dan 14 di ibukota karesidenan. Dalam hal ini anak anak di ajarkan mengenai ilmu bumi, sejarah, ilmu alam, menggambar, membaca, berhitung dan menulis. Kemudian untuk pendidikan kelas dua ditujukan untuk anak pribumi dari golongan bawah. Pada tahun 1903, sekolah pendidikan kelas dua di Jawa dan Madura terdapat 245 sekolah bertaraf negeri serta di Fartikelir terdapat 326 sekolah yang diantaranya 63 sekolah dari Zending. Jumlah murid yang diterima pada tahun 1892 terdapat 50.000 siswa. Lalu pada tahun 1902 terdapat 1.623 siswa dari pribumi yang belajar di sekolah Eropa. 

Isi politik etis dalam hal edukasi ini juga membedakan sekolah sekolah antara anak pribumi golongan bawah dengan anak anak yang berharta. Untuk sekolah yang bertujuan menjadi pamong praja terdapat tiga sekolah Osvia yang berada di Magelang, Probolinggo dan Bandung. Dibawah ini terdapat nama sekolah bagi anak kaum pribumi dan anak anak Eropa yakni:

1. His atau Hollandsch Indlandsche School yaitu setingkat SD.
2. MULO atau Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs yaitu setingkat SMP.
3. AMS atau Algemeene Middlebare School yaitu setingkat SMU.
4. Kweek School atau Sekolah Guru bagi kaum bumi putra.
5. Technical Hoges School atau Sekolah Tinggi Teknik yang terdapat di Bandung. Namun pada tahun 1902, didirikan sekolah pertanian yang terdapat di Bogor (sekarang namanya menjadi IPB).

Baca juga : 6 Isi Perjanjian Bongaya (Latar Belakang, Isi, dan Akibat)

Irigasi atau Pengairan

Isi politik etis selanjutnya ialah irigasi atau pengairan. Pada tahun 1885 dibangunlah pengairan oleh pihak pemerintah untuk sarana irigasi pertanian. Untuk bangunan irigasi yang terdapat di Demak dan Beratas luasnya mencapai 96.000 bau. Tetapi pada tahun 1902 luasnya menjadi 173.000 bau. Dengan irigasi tersebut akan membuat tanah menjadi lebih subur dan produksinya juga dapat bertambah.

Transmigrasi atau Perpindahan Penduduk

Isi politik etis yang terakhir ialah transmigrasi atau perpindahan penduduk. Dengan proses transmigrasi, tanah luar Jawa yang belum diolah akan diubah menjadi ladang penghasilan. Kemudian juga dapat mengurangi kepadatan penduduk di wilayah Jawa. Pada tahun 1865, jumlah penduduk Madura dan Jawa ialah 14 juta jiwa. Namun pada tahun 1900 jumlahnya berubah menjad dua kali lipat. Awal abad ke 19 terjadi migrasi penduduk dari wilayah  Jawa Tengah menuju Jawa Timur karena perluasan perkebunan tembakau dan tebu. Adapula migrasi dari wilayah Jawa menuju Sumatera Utara karena besarnya permintaan tenaga kerja diperkebunan Deli, Sumatera Utara. Sedangkan untuk migrasi yang menuju Lampung memiliki maksud untuk menetap.

Tujuan Politik Etis

Tujuan politik etis ialah memajukan beberapa hal bidang kehidupan seperti edukasi yang menyelenggarakan pendidikan, transmigrasi atau migrasi yang melakukan perpindahan penduduk, dan irigasi yang membangun jaringan dan sarana pengairan. Pemerintahan Belanda melakukan perbaikan dalam bidang pertanian, pendidikan, irigasi dan transmigrasi ini memang terlihat mulia. Namun sebenarnya program program yang dilakukan tersebut bertujuan untuk kepentingan Belanda sendiri.

Pelaksanaan Politik Etis

Pelaksanaan politik etis didasarkan kepada desakan politik liberal kepada pemerintah Belanda. Pada tahun 1901, Wihelmina (Ratu Belanda) mengatakan pidatonya yang berbunyi :

“Negeri Belanda memiliki kewajiban untuk mengusahakan dan mewujudkan kemakmuran dari penduduk Hindia Belanda”

Pidato tersebut merupakan asal mula terbentuknya kebijakan dalam memakmurkan Hinda Belanda yang diberi nama "Politik Etis" atau "Politik Balas Budi". Sebenarnya usulan dari kebijakan ini dilakukan oleh Van Devender dengan maksud yang baik. Namun untuk pelaksanaan politik etis tersebut terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai Belanda. Dibawah ini terdapat beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan politik etis yang mencakup beberapa bidang yakni:

Pelaksanaan Bidang Irigasi

Pelaksanaan politik etis dilakukan untuk bidang irigasi atau pengairan. Namun pengairan ini hanya ditujukan kepada perkebunan swasta Belanda yang subur saja. Sedangkan tanah milik rakyat tidak dilakukan pengairan atau tidak dialiri air. Pada saat itu program irigasi memang dilakukan perbaikan dan pembangunan. Tetapi tetap saja demi perkebunan milik pemerintah kolonial dan swasa asing saja. Pembangunan tersebut bahkan tidak berdampak pada ladang dan sawah milik rakyat.

Baca juga : Sejarah, Latar Belakang, dan Dampak Perang Padri Lengkap

Pelaksanaan Bidang Edukasi

Pelaksanaan politik etis selanjutnya dilakukan untuk bidang edukasi atau pendidikan. Pemerintah Belanda melakukan program pembangunan sekolah dengan maksud memperoleh tenaga kerja yang murah dan cakap. Namun pelaksanaan politik etis dalam bidang pendidikan tersebut hanya ditujukan untuk anak anak yang mampu dan anak dari pegawai negeri saja. Dalam hal ini timbulah diskriminasi pendidikan yakni pengajaran bagi sekolah kelas satu untuk anak anak berharta dan anak pegawai negeri, kemudian untuk sekolah kelas dua ditujukan kepada anak pribumi golongan bawah.

Pelaksanaan Bidang Transmigrasi/Migrasi

Adapula pelaksanaan politik etis dalam bidang transmigrasi atau migrasi. Untuk migrasi keluar Jawa diperuntukkan untuk daerah pengembangan perkebunan Belanda. Migrasi ini disebakan permintaan yang besar akan tenaga kerja untuk perkebunan Sumatera Utara seperti di Deli, Suriname, dan sebagainya. Mereka hanya dijadikan sebagai kuli kontrak. Untuk migrasi yang menuju Lampung memiliki maksud untuk menetap. Tidak sedikit pekerja yang melarikan diri karena migrasi tersebut hanya ditujukan untuk kebutuhan tenaga kerja. Mencegah adanya pelarian diri ini, pihak Belanda mengeluarkan Poenale Sanctie yakni peraturan yang berisi tentang penetapan pekerja bahwa mereka yang melakukan tindakan melarikan diri akan dicari dan ditangkap, setelah itu dikembalikan ke pengawasnya lagi. Pelaksanaan migrasi tidak bertujuan untuk memeratakan dan menghidupi penduduk dengan layak, melainkan untuk membuka hutan baru di luar Jawa menjadi perkebunan milik perusahaan swasta asing. Dalam hal ini Belanda juga ingin memperoleh tenaga kerja dengan upah yang murah.

Tokoh Pencetus Politik Etis

Tokoh tokoh pencetus politik etis mencakup beberapa bidang pekerjaan seperti fasilitator, kritikus kebijakan tersebut, inisiator dan eksekutor. Berikut beberapa tokoh pencetus politik etis:

1. Eduard Douwes Dekker (1820-1887)
2. Conrad Theodore van Deventer (1857-1915)
3. Dr. Douwes Dekker (1879-1950)
4. Pieter Brooshooft (1845-1921)
5. Jacques Henrij Abendanon (1852-1925)

Sebenarnya pencetus politik etis pertama ialah atas usulan dari Van Devender. Beliau didukung oleh beberapa tokoh lainnya yakni:

• Mr. P. Brooshoof selaku redaktur surat kabar De Lokomotif, yang telah menerbitkan buku yang berjudul De Ethische Koers In de Koloniale Politiek atau Tujuan Ethis dalam Politik Kolonial pada tahun 1901.
• K.F. Holle yang telah banyak memberikan bantuan bagi kaum tani.
• Van Vollen Hoven melakukan pendalaman hukum adat dari beberapa suku di Indonesia.
• Abendanon yakni tokoh yang memikirkan penduduk pribumi dalam hal pendidikan.
• Leivegoed yakni jurnalis yang banyak menulis karangan mengenai rakyat Indonesia.
• Van Kol seorang penulis keadaan dari pemerintahan Hindia Belanda.
• Douwes Dekker (Multatuli) yang menciptakan buku berjudul Max Havelaar, Saya dan Adinda.

Usulan dari Van Devender memperoleh perhatian dari pihak Belanda namun harus dilaksanakan dengan sistem kolonial Indonesia. Misalnya saja pelaksanaan pendidikan atau edukasi hanya semata mata untuk memperoleh kebutuhan pegawai rendahan. Pelaksanaan edukasi tersebut juga terjadi pemisahan antara rakyat, orang Belanda dan anak bangsawan. Sekolah yang ditujukan bagi rakyat hanya sekolah rendahan saja yang memiliki maksud untuk mendidik anak agar pandai administrasi, sanggup menjadi pegawai upah rendah dan setia pada penjajah. Isi politik etis, tujuan politik etis yang jelas dan pelaksanaan politik etis tersebut tetap saja tidak mengubah kehidupan bangsa Indonesia menjadi lebih berarti dan layak. Walaupun begitu, politik etis juga melahirkan golongan terpelajar bagi bangsa Indonesia. Golongan inilah yang nantinya akan membawa rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda hingga tercapailah kehidupan yang layak, sejajar, sejahtera dan maju seperti bangsa lainnya.

Demikianlah penjelasan mengenai pengertian politik etis, isi politik etis, tujuan politik etis, pelaksanaan politik etis, dan tokoh tokoh pencetus politik etis. Semoga artikel ini dapat bermanfaat. Terima kasih.

Share this post